Bandar Lampung, 12-15 November 2024 — Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa kembali menyelenggarakan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa dan Kelembagaan Desa. Pelatihan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa dan kelembagaan desa yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bertujuan untuk meningkatkan kemampuan aparatur desa dalam menjalankan fungsi pemerintahan serta memperkuat kelembagaan desa agar lebih efektif dan efisien dalam melaksanakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Pelatihan ini seringkali melibatkan berbagai topik yang berhubungan dengan pengelolaan administrasi desa, tata kelola pemerintahan yang baik, serta pemberdayaan masyarakat desa.

*momen penyampaian materi kepada para peserta

Pelatihan  ini diikuti oleh ratusan kepala desa, sekretaris desa, dan perangkat desa dari berbagai wilayah di Indonesia. Kegiatan ini dirancang untuk memberikan wawasan dan keterampilan baru kepada aparatur pemerintah desa terkait pengelolaan sumber daya desa, tata kelola pemerintahan yang baik, serta penyelenggaraan program-program pembangunan yang berkelanjutan.

Beberapa tujuan utama dari pelatihan ini antara lain:

1. Meningkatkan Pengetahuan dan Keterampilan Aparatur Desa
   Aparatur desa seperti kepala desa, perangkat desa, dan lembaga kemasyarakatan desa diberikan pelatihan untuk memahami tugas, kewajiban, serta hak mereka dalam menjalankan pemerintahan desa sesuai dengan aturan yang berlaku.
2. Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan Desa
   Pelatihan ini mencakup pengelolaan anggaran desa, perencanaan pembangunan, serta pelaporan keuangan yang transparan dan akuntabel. Hal ini sangat penting agar dana desa dapat digunakan dengan efektif untuk kepentingan masyarakat.
3. Pemberdayaan Masyarakat Desa
   Pelatihan juga memberikan pengetahuan kepada aparatur desa mengenai pentingnya pemberdayaan masyarakat, pengembangan kapasitas masyarakat desa dalam mengelola potensi lokal, serta membangun partisipasi masyarakat dalam setiap proses pembangunan desa.
4. Penguatan Kelembagaan Desa
   Peningkatan kapasitas kelembagaan desa seperti BPD (Badan Permusyawaratan Desa), LPMD (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa), dan lembaga kemasyarakatan lainnya, agar dapat menjalankan fungsi-fungsinya dengan lebih baik, khususnya dalam hal pengawasan dan pemberdayaan masyarakat.
5. Sosialisasi Kebijakan Pemerintah
   Pelatihan ini juga seringkali menjadi wadah untuk mensosialisasikan kebijakan terbaru dari pemerintah pusat terkait dengan pemerintahan desa, seperti perubahan peraturan perundang-undangan, mekanisme penggunaan dana desa, serta strategi pembangunan desa.

Dalam pelatihan ini disampaikan beberapa pokok materi bahasan yang disampaikan oleh beberapa pemateri yaitu Bapak Dorda, Bapak Wirgianto dan Andi Army dari Dinas PMD Provinsi yang menyampaikan  materi tentang peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa dan kelembagaan desa antara lain :

1. Bina Suasana Dan Orientasi Belajar
2. Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
3. Penyusunan Peraturan Desa
4. Perencanaan Pembangunan Desa Inovativ dan Visioner
5. Pengelolaan Keuangan Desa Yang Akuntabel dan Transparan
6. Gerakan Kelembagaan PKK dan Kelembagaan Posyandu
7. Pembangunan BUMDES dan Peningkatan PADes
8. Pengelolaan Data Dan Informasi Desa
9. Pembulatan dan Rencana Kerja Tindak Lanjut (RKTL).

secara keseluruhan, pelatihan ini bertujuan untuk membangun desa yang lebih mandiri, transparan, dan berkelanjutan dalam mencapai tujuan pembangunan yang inklusif dan merata. Dalam pelatihan ini ditutup dengan sambutan dari Jendral Bina Pemerintahan Desa Drs. La Ode Ahmad P. Bolombo menyampaikan bahwa pelatihan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memperkuat peran desa dalam pembangunan nasional. “Sebagai ujung tombak pemerintahan, aparatur desa memegang peran yang sangat vital dalam menyelenggarakan pelayanan publik, pengelolaan anggaran desa, dan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas mereka menjadi sangat penting,” ujarnya.

Kementerian Dalam Negeri berkomitmen untuk terus mendukung peningkatan kapasitas aparatur desa dan memperkuat kelembagaan desa, seiring dengan upaya pemerintah untuk mewujudkan desa mandiri dan berkelanjutan. Dengan adanya pelatihan ini, diharapkan desa-desa di Indonesia dapat mengoptimalkan potensi lokal dan menyusun program pembangunan yang lebih terencana dan berkelanjutan, sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik masing-masing desa.

Sejumlah peserta pelatihan mengungkapkan harapan agar pelatihan ini dapat menjadi bekal yang berguna dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di desa mereka. “Pelatihan ini sangat membantu kami dalam memahami aspek-aspek penting dalam pengelolaan desa, khususnya dalam merencanakan pembangunan yang lebih efektif dan tepat sasaran,” kata Sudarmin, Selaku Kepala Desa Mataram Baru, salah satu peserta pelatihan.

Pelatihan ini merupakan langkah nyata dalam mendukung terciptanya pemerintahan desa yang lebih baik dan mampu beradaptasi dengan dinamika zaman. Sebagai bagian dari upaya besar untuk membangun Indonesia dari pinggiran, pemerintah desa yang kuat akan menjadi pilar penting dalam pembangunan nasional.